POS UN BERUBAH, SEKOLAH SIBUK

Memasuki semester akhir di semua jenjang sekolah pembelajaran disibukkan dengan menyiapkan segala sesuatu yang bertujuan untuk menyukseskan ujian nasional (UN). Hiruk pikuk itu semakin menjadi-jadi ketika sistem dan pola UN mengalami perubahan dalam prosedur operasionalnya (prosedur operasional standard (POS)). Hampir semua sekolah mempelajari prosedur tersebut dan menerapkan strategi agar semua siswa dapat lulus dengan nilai baik. Kadang gaya pembelajaran juga terpengaruh oleh sistem baru yang digunakan dalam UN. Seolah ada agenda “kejar tayang” dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan UN itu.

Dengan dimunculkannya POS pada awal semester akhir tersebut banyak hal yang semestinya berjalan normal berubah haluan. Materi-materi pelajaran di semester tersebut menjadi tidak fokus lagi. Semua perhatian tertuju bagaimana memenuhi kepala siswa dengan berbagai latihan-latihan soal yang sudah terarah dengan jelas. Arahan itu berupa standar kelulusan yang menjadi acuan pokok pembelajaran. Bahkan ada sekolah yang sudah memiliki pola untuk menggeser materi pelajaran di semester akhir ke semester sebelumnya. Istilahnya dilakukan pemadatan. Ini dilakukan dengan motif agar pada semester akhir mereka bisa fokus hanya pada latihan-latihan soal dan try out. Tujuannya hanya satu agar lulus sekolah.

Sebagai contoh, untuk menghadapai UN tahun ini SMA Negeri II Kota Bitung telah bekerja sama dengan pihak Primagama untuk mengadakan latihan-latihan soal ujian kepada siswanya yang tentunya konsekwensi setiap orang tua siswa dimintakan partisipasi biaya sebesar Rp 25.000,- dll.

Disamping itu pula kalau pada UN tahun 2009-2010 lalu, sekolah hanya disibukkan dengan mempersiapkan perserta didik dengan try out dan pengayaan namun untuk  UN tahun ini (2010-2011) sekolah disibukkan lagi untuk membuat rekapitulasi seluruh nilai siswa yang ada di lapor dari semester 1 s/d 5 untuk tingkat SMP/MTs dan semester 3 s/d 5 untuk tingkat SMA/MA/SMK.

Itulah kebiasaan yang terjadi pada kelas-kelas akhir di setiap jenjang pendidikan menengah dan dasar. Hanya demi ujian nasional wali murid-pun rela mengeluarkan pembiayaan ekstra, dengan memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar. Tidak cukup itu saja, di sekolah pun diberikan jam tambahan di luar jam sekolah. Semua itu memerlukan “energi ” khusus, baik berupa uang, waktu, dan tenaga. Intinya semua tercurah demi lulus ujian.

Kembali ke pokok persoalan pembelajaran. Pendidikan yang diperoleh siswa di sekolah diatur dengan rambu-rambu kurikulum. Ada standard yang harus dicapai melalui prosedur proses pembelajaran yang benar. Bahkan perlu menggunakan metode-metode agar materi pembelajaran bisa merasuk pada diri siswa dan menjadi pondasi yang kokoh bagi pendidikan di tingkat berikutnya dan di masyarakat. Menurut hemat saya dengan struktur kurikulum yang disusun dengan baik mulai semester 1 hingga semester 6 (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) diharapkan siswa mendapatkan pembelajaran yang benar. Ada target di setiap semesternya tetapi dengan tujuan lulus UN, target yang semestinya dicapai di semester 6 itu di kebiri, dikerdilkan.  Sekali lagi pembelajaran menjadi berorientasi pada SKL yang baru dikeluarkan oleh kementerian pendidikan di awal semester akhir.

Mengapa itu terjadi? Mengapa SKL dibuat setiap menjelang UN, mengapa orang tua cemas akan kelulusan anaknya, mengapa guru melakukan penggeseran materi di semester 6 ke semester sebelumnya, mengapa harus dilakukan latihan atau try out ujian segala?

Mungkin akan ada yang komenter itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Semua sudah jelas alasannya. Soal lulus atau tidak lulus. Tidak ada tujuan bagaimana sekolah memberikan pembelajaran yang manusiawi yang tidak hanya berorientasi lulus atau tidak lulus.

Menurut saya, kurikulum dibuat untuk dijadikan rambu-rambu untuk pembelajaran selama waktu sekolah. Tapi seolah ada budaya melanggar rambu-rambu itu dengan tujuan lulus UN. Apakah memang sudah menjadi budaya kita rambu-rambu dibuat bukan untuk dipatuhi tetapi untuk dilanggar?! Atau karena otonomi sekolah dengan adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) lalu kita bisa membuat dan menggeser posisi materi kurikulum ke bagian tertentu, atau bahkan membuang bagian yang memang tidak lagi dipersoalkan di UN? Yah, kita memang memiliki kewenangan mutlak di sana. Tetapi kita perlu ingat pembelajaran diberlangsungkan bukan hanya sekedar untuk lulus UN saja. Kalau hanya di-drill mengerjakan latihan soal dengan berbagai strategi yang tidak logis dan asal benar maka tidak heran mengapa di perguruan tinggi yang mengharuskan passing grade tertentu banyak mahasiswanya yang “payah”.

Adanya ujian nasional dengan motif apapun akan menekan kondisi kejiwaan siswa, bahkan pihak lain seperti orang tua, guru, kepala sekolah, sampai kepala daerah. Apa solusinya? Kita tunggu kebijakan yang kuasa di bagian ini.

Banyak sekali sepertinya yang harus dipertimbangkan terkait UN ini, tetapi intinya hanya satu bagaimana agar para lulusan bisa jadi manusia yang tangguh. Ketangguhan tidak bisa hanya dilihat dengan pemenuhan standar kelulusan itu. Ketangguhan bukan hanya dapat diukur dengan nilai kognitif siswa lewat UN. Banyak faktor yang akan menempah diri manusia-manusia pelajar yang semestinya mendapatkan pembelajaran yang layak tidak sekedar bisa lulus UN. Bahkan menurut penelitian, ketangguhan dan kesuksesan seseorang hanya sekitar 8 % ditentukan oleh tingkat kecerdasan kognitifnya sementara 92 % ditentukan oleh kecerdasan psikomoris dll.

Sehubungan dengan persiapan UN, seharusnya SKL untuk UN sudah dibuat di awal setiap jenjang pendidikan dan itu menjadi acuan tetapi tidak menjadi penghalang proses pembelajaran. Kelirunya menurut saya sekarang justru SKL itu yang menjadi target pembelajaran, lebih-lebih pembelajaran di akhir setiap jenjang pendidikan. Lebih jelasnya itu ditempuh dengan hanya banyak-banyak mengerjakan latihan soal. SKL selalu dibuat di setiap menjelang UN. Bukankah dalam kurikulum sudah ada? untuk apa semua itu ? Seharusnya  tidak perlu dibuatkan lagi, biarkan itu menjadi rahasia yang menjadi tantangan bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk mengantarkan kesuksesan peserta didiknya.

Integrasi dalam pendidikan sangat mendesak untuk dilakukan pembenahan-pembenahan. Arahan kegiatan pendidikan di negeri ini “sepertinya” belum jelas. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi bukan atas niat lurus tetapi itu dilakukan atas desakan kepentingan sesaat. Target pemerintah juga tidak jelas, katanya UN untuk pemetaan atau standardisasi, nilai UN akan menjadi penentu untuk masuk ke perguruan tinggi dll, tapi nyatanya kondisi setiap daerah beda. Belum lagi mengapa ragam pelajaran begitu banyak, buku-buku  pelajaran yang beredar di sekolah sebagai bahan referensi guru untuk mengajar juga banyak sehingga baik guru maupun siswa  tidak akan fokus, mau dibawa ke mana pendidikan kita ini? Apakah harus terus begitu pembelajaran yang dilakukan di sekolah yang pada akhirnya disibukkan oleh UN?